KEUANGAN

KEUANGAN

MASYARAKAT NONTUNAI

Indonesia ibarat bayi yang sedang belajar berjalan dalam hal penerapan transaksi non tunai. Di negara dengan likuiditas perekonpmian mencapai Rp. 3,891,4 triliun pada Juli 2014 ini. transaksi non tunai baru tercatat sekitar 31 persen. 

Mastercard Advisors Cashless Journey mengkategorikan Indonesia dan Sembilan negara lainnya dalam inception, negara negara yang baru memulai proses peralihan dari transaksi tunai. Mstercard memberikan peringkat terhadap 33 negara di lima wilayah yang merepresentasikan 85 persen produk domestic brutp (PDB)

Indonesia berada satu tingkat bersama antara lain India (32 persen), Rusia (31 persen), Kenya ( 27 persen), dan Arab Saudi ( 19 persen). Posisi beberapa negara tentangga di ASEAN jauh lebih baik dari pada Indonesia. Thailand ( 42 persen) dan Malaysia (45 persen) masuk kategori tipping point. Negara dengan kompisisi transaksi non tunai tertinggi adalah Belgia (93 persen) disusul Perancis ( 92 persen) dan Kanada (90 persen)

Di dunia, transaksi tunai masih mendominasi. Tercatat 85 persen transaksi pembayaran ritel dilakukan menggunaka uang tunai. Banyak negara, termasuk Indonesia, terus mendorong peralihan transaksi dari tunai ke non tunai karena ongkos sosialnya tinggi. Diperkirakan ongkos social untuk transaksi tunai mencapai 1,5 persen dari produk domestic bruto (PDB)

Ongkos mahal transaksi tunai itu terjadi karena perlu waktu untuk mendapatkan uang tunai dan risiko membwa uang cukup tinggi.

Bank Indonesia (BI) dan pemerintah belum lama ini meluncurkan Gerakan Nasional Non tunnai untuk mewujudkan cashless community. komunitas masyarakat nontunai. Pemerintah pusat sudah mentransaksikan 90 persen anggarannya secara non tunai dan mentransfer 100 persen anggaran ke daerah secara non tunai. Di tingkat Pemerintah daerah masih harus terus diupayakan peningkatan transaksi non tunai.

Pemerintah menilai, transaksi anggaran secara non tunai lebih aman, transparan, dan akuntabel. Dengan pelacakan yang lebih mudah, potensi penyelewengan transaksi non tunai jauh lebih kecil dibandingkan dengan transaksi tunai. Pelaku pada kasus kasus korupsi, penyuapan dan pemerasan umumnya juga menggunakan transaksi tunai supaya tidak terlacak. 

Di luar Anggaran runtin dan pembangunan, pemerintah juga mulai beralih menggunakan transaksi non tunai untuk pemberian bantuan social .Awal Pekan ini, Pemerintah meluncurkan berbagai bantuan secara non tunai. 

Sumber : Kompas, Senin 10 November 2014